DPRD Serap Aspirasi Buruh Terkait Omnibus Law Ketenagakerjaan

3

Komisi II DPRD Kota Tangerang menerima aspirasi serikat buruh Tangerang yang tergabung  rasa dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu. Mereka berunjuk rasa menolak Omnibus Law untuk Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka), Rabu (22/1/2020).

Anggota Komisi II Syaiful Millah mengatakan, dalam Omnibus Law Ketenagakerjaan sistem kerja kontrak dan outsourching makin diperluas. Mekanisme pengupahan akan dihitung per jam, PHK dipermudah dan uang pesangon dipangkas, dan sanksi pidana pengusaha pelanggar hak normatif buruh dihilangkan.

“RUU itu menghapus jaminan kesehatan buruh, menyulitkan buruh membentuk serikat pekerja, dan hak serta perlindungan normatif bagi perempuan akan dihilangkan paksa,” paparnya.

“Sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha itu juga bakal dihilangkan. Ini kan tidak bagus,” sambungnya.

DPRD pun menyepakati menolak Omnibus Law Ketenagakerjaan. Komisi II DPRD Kota Tangerang akan melayangkan surat tidak setuju atas pembentukan RUU Cilaka ke DPR RI.

“Langkah konkretnya kami akan buat surat DPRD kepada DPR RI. Secepatnya. Tiga hari sudah bisa layangkan itu,” ungkapnya.

Presidium AB3 Dedi Sudarajat mengapresiasi sikap Komisi II DPRD Kota Tangerang yang menolak RUU Cilaka. Namun, Dedi mengatakan pihaknya tetap mengawal janji penolakan ini.

“Hari ini tentunya merasa berbahagia sekali karena memang apa yang menjadi target kita mendapat dukungan DPRD,” kata pria yang juga Ketua KSPSI Provinsi Banten ini.(did)

 

PMI
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.