Tangerang, Katakota.com– Pemerintah Kota Tangerang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kerjasama Pembangunan ( BKSP) Jabodetabekjur tentang pembangunan sistem informasi ketahanan pangan.
Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah secara langsung menandatangani perjanjian kerjasama yang dilakukan pada acara Rapat Paripurna Sinergi Program Prioritas Wilayah Jabodetabekjur di Balai Agung, Balai Kota Pemprov DKI, Jakarta, Kamis (20/12) malam.
Arief menyatakan ditunjuknya Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang bekerjasama lantaran memiliki Pasar Induk yang menyuplai kebutuhan bahan pokok untuk wilayah Banten dan sebagian DKI Jakarta.
“Pasar Induk di Kota Tangerang memiliki area distribusi yang cukup luas baik untuk wilayah Banten, DKI bahkan Jawa Barat,” terang Arief yang ditemui seusai acara penandatanganan kerjasama.
Wali Kota menambahkan pemkot Tangerang juga mengharapkan melalui kerjasama yang telah ditandatangani bisa memberikan dampak positif juga bagi perkembangan jalur transportasi yang menjadi penghubung antara wilayah Jakarta dengan Kota Tangerang.
casino free slot“Contohnya di wilayah Ciledug, dengan adanya jalur Bus Transjakarta bisa mengurangi kemacetan secara siginifikan,”
“Bukan cuma yang ke arah Jakarta, tapi juga yang ke Tangerang jadi berkurang macetnya,” ungkap Arief.
“Oleh karena itu kami sedang usulkan agar jalur Transjakarta bisa ditambah lagi sampai Graha Raya supaya bisa semakin mengurangi kemacetan,” tambah Arief.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga selaku Kepala BKSP Jabodetabekjur mengungkapkan kerjasama yang telah ditandatangani bersama tersebut menjadi milestone baru dalam membangun kerjasama antar wilayah.
“Pertemuan ini harus bisa menghasilkan dokumen yang utuh dan lengkap,”
“Jadi walaupun anggota yang mengurus sudah pindah, tapi tidak harus mengulas dari awal lagi,” tegas Anies.
Sebagai informasi, dalam kesempatan ditandangani 3 perjanjian kerjasama diantaranya kerjasama bidang pemerintahan, bidang perekonomian,dan pembangunan sistem informasi ketahanan pangan yang dilakukan oleh sejumlah Kabupaten Kota dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.(dit)
