Raperda Disabilitas Disahkan, Dewan Usulkan Pembangunan Sekolah Berkebutuhan Khusus

3
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dan Walikota Tangerang Arief Wismansyah/IST

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah serta Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Dalam Rangka Pengambilan Keputusan mengenai Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dan satu Raperda Usulan Pemkot Tangerang bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Tangerang pada Kamis, (27/2/2020).

“Ada tiga Raperda yang dihasilkan dari kesepakatan bersama yaitu Raperda usulan Pemkot Tangerang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dua Raperda Inisiatif DPRD Kota Tangerang yaitu Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda tentang Penanggulangan HIV dan Aids,” ujar Arief.

“Alhamdulillah berbagai kesepakatan yang dihasilkan melalui tahapan pembahasan di Pansus maupun rapat gabungan senantiasa dilandasi kesamaan visi untuk menuju Kota Tangerang yang lebih baik lagi,” sambungnya.

Selanjutnya Arief menyampaikan, dengan ditandatanganinya persetujuan bersama Raperda akan segera ditetapkan menjadi Perda setelah dievaluasi oleh Provinsi Banten.

“Setelah ini kita akan melakukan pengesahan dan evaluasi di Provinsi Banten, setelah semua proses selesai dan telah menjadi Perda saya akan perintahkan seluruh OPD teknis terkait untuk dapat menindaklanjuti terkait aturan baru tersebut,”.

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan, bahwasannya catatan-catatan yang disampaikan oleh tim Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) semata-mata adalah penyempurnaan dalam pembuatan Raperda tersebut.

“Jika terdapat beberapa catatan yang disampaikan oleh tim Propemperda semata-mata adalah bentuk penyempurnaan Raperda tersebut, atas nama Pemkot Tangerang saya menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih pada DPRD Kota Tangerang atas kerja sama yang telah terjalin selama ini,” tutupnya.

Sementara Ketua Pansus Raperda tentang penghormatan, Disabilitas, Warta Supriyatna dalam penyampaiannya mengatakan, dalam  pembahasan dan pengkajian raperda pansus telah melakukan kegiatan berupa studi banding ke berbagai daerah, konsultasi dengan Biro Provinsi Banten, dan pembahasan dengan OPD terkait.

“Termasuk pembahasan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan raperda disabilitas,” kata dia.

Dikatakannya, tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah, pihaknya menyampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk diperhatikan oleh OPD terkait.

“Pertama, agar Pemkot dapat menyiapkan lahan pembangunan sekolah berkebutuhan khusus di tiga lokasi dengan berkordinasi Pemprov Banten.Kedua agar Pemkot dapat merealisasikan sekolah inklusi sedikitnya satu sekolah di setiap Kecamatan sebagaimana diatur Peraturan perundangan yang berlaku,” paparnya.(did)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.