Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Provinsi Banten memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan tepat sasaran mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Acep Wahyudi mengatakan bantuan sosial yang disalurkan diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Atensi, bantuan pangan (Bapang), hingga penyediaan stok logistik.
Adapun total anggaran yang dikelola untuk program Bansos tersebut sebesar Rp36 miliar dan yang sudah berjalan yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Atensi.
“Saat bencana banjir kemarin, kami juga salurkan bantuan makanan dan rumah tangga. Alhamdulillah semua dirasakan manfaat oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya tersebut dilakukan dengan menurunkan petugas operator data di seluruh wilayah.
“Di Kota Tangerang kita masih berlanjut untuk reaktivasi PBI. Kami sudah menyebar petugas di 104 kelurahan untuk melakukan pengusulan reaktivasi,” tambahnya.
Anggota DPR dari Komisi VIII Wahidin Halim menegaskan memberikan apresiasi terhadap kualitas pengelolaan DTSEN di Kota Tangerang. “Bagus itu, ya kalau saya bilang bagus ya bagus itu,” ujar Wahidin.
Ia berharap kualitas data tersebut dapat terus dipertahankan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.
“Harapannya semoga terus berlangsung dan berjalan dengan bagus dan memberikan manfaat kepada para penerima,” pungkasnya.
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menambahkan Pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen memastikan penyaluran bansos berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini kita lakukan bersama melalui peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), verifikasi dan validasi berkala, serta penguatan pengawasan dalam proses penyaluran,” lanjutnya.
Maryono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penguatan data sosial tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3AP2K, Dukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, hingga para kader PSM yang menjadi ujung tombak pendataan di lapangan,” ungkapnya.
