Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Mahfud MD merupakan sosok yang kredibel untuk menjadi bagian Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pengalaman Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) membuatnya tepat berada di komite itu.
“Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polhukam dan dia memahami,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Dasco sendiri belum mengetahui siapa saja yang akan bergabung dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk Prabowo.
“Saya enggak tahu. Tanya sama pemerintah. Saya anggota legislatif,” ujar Dasco.
Mahfud Setuju Bergabung
Diketahui, Mahfud menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Kesediaannya itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menemui Mahfud pada Selasa (16/9/2025).
“Nah di situlah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” ujar Mahfud di kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara.
Kendati sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo, tetapi Mahfud tidak ingin membahas soal posisinya.
“Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar Mahfud.
Masalah Kepolisian
Mahfud menjelaskan, ada tiga hal yang harus diperbaiki dalam kaitannya tentang penegakan hukum, yakni aturannya, aparatnya, dan budaya.
Sedangkan diskusinya dengan sejumlah elite Polri, ada tiga hal yang harus dievaluasi dari kepolisian, yaitu struktur, kultur, dan instrumen.
“Nah struktural ini udah jadi, enggak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturnya sudah selesai dan ada sudah undang-undang yang mengatur,” ujar Mahfud.
Kultur buruk dari kepolisian inilah yang dinilai buruk oleh masyarakat dan menyebabkan tidak adanya meritokrasi di institusi tersebut.
“Tapi kulturnya kok buruk, kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini, yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah, siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar,” ujar Mahfud.
Source: Kompas.com
