Banyuwangi, Katakota.com– Tim percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi, Jumat (6/4).
Rombongan tim yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Asep Suparman diterima oleh Staf Ahli bidang hukum, politik dan pembangunan Pemkab Banyuwangi Heru.
“Banyak hal yang dipelajari mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi MPP yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” kata Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Asep Suparman.
Ia menjelaskan, Pemkab banyuwangi mulai meluncurkan MPP pada bulan oktober 2017 dibawah koordinasi kabag organisasi Setda.
Gedung MPP saat itu telah tersedia yang dahulunya merupakan gedung yang sudah tidak digunakan.
” Tanah dan gedungnya sudah menjadi milik pemkab banyuwangi. Anggaran saat itu belum disiapkan, sehingga segala sesuatu terkait sarana prasarana diantaranya meja, kursi dan komputer diambil dari OPD yang akan bergabung di MPP, termasuk instansi vertikal yg akan bergabung di MPP,” papar Asep.
Selain itu diperoleh informasi bahwa bagian organisasi dan bagian hukum Pemkab Banyuwangi turut menyiapkan pranata hukumnya terlebih dahulu berupa perbup dan keputusan – keputusan.
Dalam MPP di Banyuwangi instansi vertikal telah banyak bergabung hanya tinggal kantor imigrasi yang belum bergabung. Jenis perijinan yang telah dilayani mencapai 163 jenis perijinan.
“Atas kunjungan ini menjadi bahan masukan tim dalam mempersiapkan MPP di Kota Tangerang sesuai dengan standar dari Kementerian PANRB,” tukas Asep.(dit)
