Tangerang, Katakota.com– Pelayanan kesehatan menjadi salahsatu fokus kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Salahsatunya melalui program berobat gratis seluruh rumah sakit yang ada di Banten.
Meski pemerintah pusat sudah menjalankan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni BPJS, Gubernur Wahidin Halim menegaskan akan tetap menjalankan program biaya berobat gratis tersebut.
Menurut Wahidin, biaya berobat gratis yang diterapkan pihaknya tak lain untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan mengcover kebutuhan masyarakat. Disebutkan Wahidin, walau ada BPJS, faktanya masih ada dua juta orang lebih yang belum terlayani.
“Upaya-upaya yang kami lakukan ini sangat penting dan tidak bertentangan, karena tujuannya sama membantu masyarakat,” tegas Wahidin saat pertemuan dengan awak media di salahsatu rumah makan di Tangerang pada Rabu (28/2/2017).
Diungkapkan Wahidin, dua juta orang yang belum terlayani BPJS karena tidak mampu membayar iuran bulanan membuat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Banten. Maka itu, Pemerintah berkewajiban membantu masyakaratnya.
“Coba siapa yang tega melihat warga ke RS ditolak gara-gara gak punya BPJS?. Kalau kita mau membantu, masa dianggap langgar undang-undang, itu logika mana yang dipakai,” jelasnya.
Mantan Walikota Tangerang dua periode itu mempersilahkan bagi yang mampu untuk mengikuti BPJS, tapi bagi yang tidak akan digratiskan biaya pengobatannya.
“Orang masuk RS juga kan tidak semua dilayani BPJS atau tidak dicover keseluruhan, coba siapa yang tanggung jawab sementara mereka tidak punya uang,” tuturnya
“Oleh karena itu ikhtiar kami mengakses warga bisa diakomodasi biaya berobat gratis. UUD 1945 juga menyebutkan warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” imbuhnya lagi.
Saat ini, lanjut Wahidin, pihaknya sedang berusaha mengatasi persoalan ini dengan cara bernegosiasi bersama pemerintahan pusat. Sistem yang dipakai yakni berbeda dengan mekanisme BPJS Kesehatan pada umumnya yang mengaharuskan peserta membayar premi sejak awal.
“Negosiasi dengan pemerintahan pusat yaitu kami akan mendaftarkan semua warga miskin di Banten sebagai BPJS Kesehatan. Tapi tidak ada kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya,” ucapnya.
Ditambahkan Wahidin, dengan program unggulan yang dia terapkan akan menangging seluruh biaya rumah sakit sampai operasi. Anggarannya pun sudah disediakan dan APBD Banten mampu menjalankan program tersebut.
“Jadi kalau ada RS yang nolak pasien dengan tidak cukup alasan, saya akan berikan sanksi, kalau bisa dicabut ijin operasionalnya,” tukas dia. (dit/rls)
