Tangerang, Katakota.com – Desa di Kabupaten Tangerang dinilai perlu mendapatkan pendampingan khusus untuk meningkatkan kreatifitas dalam menggunakan dana desa. Pasalnya, selama ini, dana desa yang digulirkan belum mampu mendongkrak potensi ekonomi desa.
Hal itu mengemuka dalam acara rapat dengar pendapat (Public Hearing) yang digelar Institut Riset dan Pemberdayaan (INDeS) bertajuk “Efektifitas Dana Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan” yang digelar di rumah makan Joglo, Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Tigaraksa, Jumat (14/9/2018).
Subandi Musbah, Direktur Lembaga Visi Nusantara yang menjadi salah satu natasumber kegiatan tersebut mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan pendampingan khusus agar memahami segala hal terkait peruntukan dana desa.
Sebab menurutnya, minimnya informasi yang diserap masyarakat, berdampak pada kurangnya kreatifitas desa memanfaatkan dana desa yang besarnya mencapai ratusan juta setiap tahunnya.
“Harus ada lembaga yang menjadi mediator yang bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat, agar masyarakat melek informasi,” ujarnya.
Masih kata dia, saat ini memang telah ada personel yang bertugas melakukan pendampingan terhadap desa.
Namun ia menyoroti kinerja Petugas Lokal Desa (PLD) tersebut kurang efektif, karena bukan warga setempat. Sehingga distribusi informasi kepada masyarakat pun dirasakan masih minim.
“Bagaimana mau efektif, jika mereka (PLD) berasal dari wilayah kecamatan lain, dan hanya datang sewaktu-waktu, tidak intens di desa bersangkutan. Masyarakat tetap kebingungan mengakses informasi,” bebernya.
Sementara, siklus informasi dari pihak desa kepada masyarakat pun sangat minim, bahkan cenderung tertutup. Hal itu karena transparansi informasi di ranah desa masih perlu ditingkatkan.
“Padahal tujuan dengan keterbukaan informasi dana desa adalah untuk memacu kreatifitas, agar dana desa bisa digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Senada, Hasan Basri, Tenaga Ahli Madya (TAM) Pelayanan Sosial Dasar pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Banten, tidak kreatifnya desa dalam menggunakan dana desa menurutnya terbukti dari belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Menurutnya, hal tersebut bermuara pada proses perencanaan desa yang masih perlu pembenahan.
“Proses perencanaan di desa belum maksimal, perlu keterlibatan dan dorongan semua elemen masyarakat,” kata pria yang berposisi sebagai Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Provinsi Banten itu.
Menurutnya, selain partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Daerah pun harus berperan aktif dengan menerbitkan sejumlah regulasi untuk memacu kreatifitas desa.
“Harus ada political will dari daerah, dalam hal ini kepala daerah. Agar dana desa yang digulirkan bukan sekedar dihabiskan, namun juga berkembang,” paparnya.
Dia menjelaskan, BumDes sebagai salah satu lembaga di desa harus menjadi lokomotif yang mampu menggerakkan perekonomian desa, karenanya, pendirian BumDes sejak awal harus mengacu pada regulasi, salah satunya dilakukan pemetaan potensi lokal desa. Dengan demikian, BumDes tidak semata-mata ada hanya untuk menggugurkan kewajiban.(Mad Sutisna)
