Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang telah menyusun sejumlah program unggulan untuk memenuhi target investasi sebesar Rp15,5 triliun di tahun 2026 diantaranya mengoptimalkan pelayanan berbasis digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), mempercepat proses perizinan, meningkatkan promosi investasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Suggiharto Achmad Bagdja mengatakan target ini disusun berdasarkan evaluasi tren pertumbuhan, potensi sektor unggulan, serta proyeksi kondisi ekonomi nasional dan global.
“Untuk menjaga dan meningkatkan realisasi investasi, Pemkot Tangerang terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha serta melakukan inovasi layanan perizinan,” katanya
Pemerintah Kota Tangerang mencatat realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp22,54 triliun atau 149 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp15,11 triliun. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan memperkuat optimisme pemerintah daerah dalam menetapkan target investasi tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun.
Suggiharto Achmad Bagdja menjelaskan bahwa capaian investasi tahun 2025 menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Tangerang.
“Total realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp22,54 triliun. Angka ini melampaui target dan mencerminkan efektivitas pelayanan perizinan serta kemudahan berusaha yang terus kami perkuat,” ujar Suggiharto.
Dari total realisasi tersebut, investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Triwulan IV 2025 saja, realisasi investasi mencapai Rp4,47 triliun, dengan rincian PMDN sebesar Rp2,96 triliun dan PMA sebesar Rp1,5 triliun.
Investasi tersebut tersebar di sejumlah sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pergudangan, konstruksi, serta properti. Capaian ini turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa capaian investasi bukan hanya soal angka, tetapi tentang dampaknya bagi masyarakat.
“Investasi yang masuk harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan Kota Tangerang tetap menjadi kota yang ramah investasi dengan birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang prima,” ujar Sachrudin.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Dengan tren pertumbuhan yang positif serta komitmen kuat dalam memberikan kemudahan berusaha, Pemerintah Kota Tangerang optimistis target investasi tahun 2026 dapat tercapai bahkan terlampaui.
Pemprov Banten Apresiasi Investasi Kota Tangerang
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Kota Tangerang bukan hanya tumbuh sebagai kota maju di provinsi yang ia pimpin tetapi juga memainkan peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Andra Soni di Kota Tangerang, Sabtu, kontribusi kota yang dipimpin Sachrudin ini terhadap realisasi investasi Provinsi Banten yang mencapai Rp130 triliun menjadi bukti nyata daya saing dan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di kota ini.
Terlebih, secara geografis Kota Tangerang memiliki posisi penting sebagai gerbang utama yang berbatasan langsung dengan pusat ekonomi dan bisnis nasional, Kota Jakarta.
“Realisasi investasi di Provinsi Banten yang mencapai Rp130 triliun, salah satu penyumbang terbesarnya adalah Kota Tangerang. Ini menunjukkan peran vital Kota Tangerang, bukan hanya sebagai kota penunjang, tetapi sebagai penggerak utama pertumbuhan di wilayah ini,” ujar Gubernur Andra.
Namun demikian, di tengah capaian yang membanggakan, Gubernur mengingatkan bahwa pertambahan usia harus menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen.
Ia menitipkan sejumlah agenda strategis yang perlu terus menjadi fokus bersama, di antaranya penanganan kemiskinan, pengelolaan sampah, serta percepatan penanggulangan banjir.
“Kita tidak boleh berpuas diri. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus terus diperkuat agar persoalan-persoalan mendasar ini dapat diselesaikan secara tuntas demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
