Jakarta, KataKota – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, jumlah orang miskin tercatat 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka kemiskinan ini cederung meningkat 5,67 persen.
Terkait ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan belum cukup membuahkan hasil. Tengoklah, penurunan angka kemiskinan relatif stagnan. Bahkan, selama tujuh terakhir, kemiskinan hanya turun tiga persen.
“Banyak usaha-usaha dilakukan. Namun, belum cukup, walaupun ada hasilnya. Karena itu, upaya harus lebih gencar lagi,” ujarnya, membuka Indonesia Development Forum 2017, Rabu (9/8).
Menurut dia, persoalan mendasar di Indonesia, yakni tingginya ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Dari sejumlah ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan, antar sektor dan profesi.
Memang, ia akui, rasio gini membaik. Namun, rasio gini itu lebih mengacu pada sisi konsumsi. Bukan pendapatan masyarakat.
“Di Jakarta, antara pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi bisa ratusan kali perbedaannya, antara UMR dengan gaji profesional. Begitu pula sektor petani, guru, dokter, dan sebagainya,” terang JK.
Pekerjaan rumah pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, yakni meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi pengeluaran masyarakat.
“Intinya, bagaimana meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Di sisi lain, mengurangi pengeluarannya,” pungkasnya. (Q/KK)
