DPRD Prabumulih Pelajari Penyertaan Modal PDAM di Kota Tangerang

9
lebaran

Katakota.com- Berbagai daerah menjadikan DPRD Kota Tangerang pusat kunjungan kerja untuk mempelajari banyak hal. Kali ini dewan Kota Tangerang kedatangan koleganya dari sejumlah daerah.

Mulai dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, serta dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara kompak menyatakan ingin berguru ke DPRD Kota Tangerang.  Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang pada Kamis (31/10) siang.

Menurut Anggiat, para wakil rakyat daerah tersebut berkunjung dengan agenda yang berbeda-beda.

“Seperti misalnya untuk DPRD Musi Banyuasin mereka datang untuk bertanya masalah Badan Kehormatan khususnya menyangkut kode etik, sementara dari Prabumulih menyangkut permasalahan penyertaan modal di PDAM. Maka saya jelaskan bahwa kita membentuk perusahaan daerah sejatinya profit oriented,” ujarnya.

Sayangnya meski pada awalnya adalah untuk mengejar keuntungan, kata Anggiat namun di tengah perjalanan mereka harus  menanggung ongkos sosialnya tinggi. Khususnya ketika PDAM harus berhadapan dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kalau sudah berhadapan dengan MBR, maka harga produksi dengan harga jual tidak akan bisa nyambung, sebab harga produksi tinggi sedangkan harga jual ke masyarakat pasti rendah,” jelasnya.

Ia mencontohkan Tirta Benteng. Jika menjual air ke PT Angkasa Pura II, maka pasti untung.

“Tapi kalau dijual ke zona I khususnya daerah Batuceper yang banyak MBR jelas akan tetap jadi rugi,” jelasnya.

Karena itu, ia menyebut penyertaan modal sebagai dua mata uang yang sangat susah.

“Kalau misalnya penyertaan modal itu didepositokan sudah ketahuan keuntungan dari bunganya, tapi kalau bila mengharap deviden dengan adanya MBR akan jauh dari harapan,” jelasnya.

Terlebih lagi ketersediaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai amanat undang-undang dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak mungkin menolak MBR.

“Ya itulah social cost, sebab pemerintah tidak bisa serta merta hanya berpikir profit oriented atau berharap banyak lewat deviden,” katanya.(dit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.