DPRD Kota Tangerang mengesahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp 5.162 Triliun. Pada Rabu (27/11) di ruang Paripurna DPRD.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD H.Kosasih mengatakan belanja daerah pada APBD tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 159.8 Miliar dari belanja daerah tahun sebelumnya sebesar Rp 5.002 Triliun.
“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 4.580 triliun yang dipergunakan untuk belanja tak langsung sebesar Rp 1.651 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 3.510 triliun.
Dalam pembahasan DPRD turut menyampaikan kesimpuland rekomendasi yang diberikan dalam APBD 2020, pertama Raperda APBD tahun 2020 yang disampaikan oleh Walikota telah dilakukan pembahasan, koreksi, dan penyempurnaan.
Kedua, dengan telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan maka RAPBD tahun 2020 telah disesuaikan dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketiga, lanjut politisi Golkar ini, mencermati R-APBD tahun 2020 dengan komposisi belanja langsung mencapai Rp 3.510 triliun atau 68 persen dari APBD dan belanja tak langsung sebesar Rp 1.651 triliun atau 32 persen dari APBD 2020.
“Kami berkesimpulan, komposisi ini sangat baik karena publik lebih besar dari belanja aparatur,” ujarnya.
Keempat , dalam pelaksanaan belanja langsung, Badan Anggaran meminta OPD-OPD yang menerima kegiatan tersebut dengan cepat dan tepat waktu agar anggaran yang dialokasikan dapat diserap.
Kelima, penyerapan anggaran yang sudah disepakati agar dilakukan secara profesional dan maksimal.
“Terutama pada anggaran yang terkait dengan belanja modal atau belanja langsung dan atau kebutuhan masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Sementara Walikota Tangerang, Arief R.Wismansyah mengatakan, APBD 2020 akan dipergunakan untuk prioritas pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, peningkatan kualitas dan pembangunan nfrastruktur publik, peningkatan investasi dan peran ekonomi lokal dan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dan integrasi.
“Hal ini dalam rangka menjawab tantangan prioritas visi dan misi Presiden yang baru yakni pertama prioritas pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan tentunya transformasi ekonomi,” papar Walikota.(*)
