KPK menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Provinsi Riau terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Dinas PUPR Riau.
Adapun dalam operasi senyap yang berlangsung pada Senin (3/11) kemarin, KPK turut menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid.
“Yang pasti [OTT terkait] dugaan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan anggaran di Dinas PUPR,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (4/11).
“Jadi, dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan penganggaran yang ada di Dinas PUPR, di mana Dinas PUPR itu kan nanti ada UPT-UPT [Unit Pelaksana Teknis]-nya,” jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan adanya modus ‘jatah preman’ dalam pemerasan tersebut.
“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya,” ungkapnya.
Budi menjelaskan, bahwa saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya yang ikut terjaring dalam OTT tersebut.
“Jadi ada gubernur, Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, kemudian 5 kepala UPT, dan 2 pihak swasta yang merupakan Staf Ahli ya atau Tenaga Ahli, yang juga merupakan orang kepercayaan gubernur,” papar dia.
Merujuk situs resmi LHKPN KPK, Abdul Wahid tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2024 sebagai laporan periodik 2023. Laporan itu disampaikannya saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Dalam laporan itu, Abdul Wahid memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4.806.046.622 atau Rp 4,8 miliar. Berikut rinciannya:
-
12 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan, dengan total senilai Rp 4.905.000.000.
-
Dua unit mobil yang terdiri dari masing-masing satu unit mobil Toyota Fortuner Jeep dan Mitsubishi Pajero senilai Rp 780.000.000.
Kas dan setara kas sebesar Rp 621.046.622.
Utang sebesar Rp 1.500.000.000.
Total harta kekayaan: Rp 4.806.046.622.
KPK telah merampungkan perhitungan barang bukti uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dkk. Jumlahnya mencapai Rp 1,6 miliar.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga poundsterling,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di kantornya, Selasa (4/11).
“Total kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar,” sambungnya.
Budi menjelaskan, uang dalam mata uang rupiah diamankan penyidik di Riau. Sementara uang dalam bentuk mata uang asing diamankan di salah satu rumah Abdul Wahid di Jakarta.
“Untuk uang-uang yang diamankan dalam bentuk rupiah itu diamankan di Riau, dan untuk uang-uang dalam bentuk dolar dan poundsterling diamankan di Jakarta,” kata dia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Abdul Wahid merupakan kader PKB.
“Ya kita tunggu aja apa yang KPK putuskan, kami ikuti,” kata Cak Imin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11)
Cak Imin juga menanggapi soal kemungkinan PKB memberikan bantuan hukum terhadap Abdul Wahid. Ia menegaskan belum ada permintaan dari yang bersangkutan.
“Belum ada permintaan,” kata dia.
KPK telah menjerat tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Provinsi Riau. OTT tersebut terkait dengan dugaan pemerasan di Dinas PUPR Provinsi Riau.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pihaknya telah menetapkan tersangka usai rapat gelar perkara atau ekspose telah rampung dilakukan.
“Kami tadi sudah melakukan ekspose di level pimpinan dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini,” ucap Budi kepada wartawan, Selasa (4/11).
Akan tetapi, lanjut dia, jumlah dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (5/11) besok.
Adapun dalam operasi senyap itu, KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dia diamankan bersama sembilan orang lainnya, termasuk pejabat di Dinas PUPR Riau.
“Namun, berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” tutur dia.
Source : Kumparan.com
