Ini Saran DPRD dalam PPDB di Kota Tangerang

3
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tangerang Saeroji /ist

DPRD Kota Tangerang mengadakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan pada Rabu (8/7/2020) di ruang Badan Musyawarah DPRD. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020.

 Ketua Komisi II DPRD Saeroji mengatakan, pihaknya menyoroti persoalan zonasi dalam PPDB. Pola Zonasi dengan menunjuk sejumlah RW dirasa sangat tidak tepat. Banyak peserta didik yang seharusnya dapat diterima namun ditolak. Karena RW-nya bukan termasuk zona SMP yang dituju.

“Zonasi yang diterapkan merugikan peserta didik, karena sistemnya berkutat di wilayah itu saja, ada RW yang masuk sana (SMP yang dituju) mereka gagal masuk zonasi. Kita banyak menerima keluhan ini,” ujarnya.

Menurut politisi PKS ini, aplikasi peta dari Google dapat menjadi rujukan tepat untuk diterapkan pada sistem zonasi. Sistem ini dapat dipergunakan pada PPDB berikutnya sebab tahun ini sudah berakhir pelaksanaannya.

“Perbaikan ke depan saja, saya berharap sistem zonasi ini kan. Artinya perlu ada evaluasi,” ujarnya. 

Sebelumnya diketahui anggota DPRD secara serentak melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan PPDB ke sekolah di wilayah daerah pemilihan masing-masing. 

Seperti yang dilakukan oleh ketua Badan Pembuat Perda (BPP) Edi Suhendi bersama anggota dewan lainnya di daerah pemilihan Ciledug, Karang Tengah dan Larangan. 

Edi yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menjelaskan hasil temuan dilapangan terkait pelaksanaan PPDB. 

Pertama terkait zonasi lingkungan dimana terdapat ketidakadilan dalam penentuan wilayah zonasi. Misalkan di kecamatan Ciledug dengan 8 kelurahan namun yang masuk ke dalam zonasi hanya 3 kelurahan.

“Siapa yg menentukan ? Kenapa tidak diperluas sehingga keadilan dalam persamaan mendapatkan hak pendidikan bagi seluruh warga kota Tangerang terealisasi,” ujarnya.

Kemudian terkait afirmasi, diketahui terdapat kejanggalan dalam pendataan di Dinas Sosial. Warga yang datang mendaftar dengan membawa bukti kartu PKH atau KIS setelah diperiksa nomor kartunya ternyata tidak terkonfirmasi.

“Artinya ada masalah di sistem.pendataan Dinsos,” ucapnya

Kemudian kurangnya keterbukaan dalam penentuan penerimaan melalui jalur Afirmasi dengan sistem filter nilai tertinggi siswa.

“Bagaimana dengan nasib siswa dari keluarga miskin yang tidak masuk melalui jalur Afirmasi ? Advokasinya kemana ?,” terangnya.

Lalu terkait jalur prestasi, pihaknya mempertanyakan keaslian surat rekomendasi atau sertifikat prestasi.

Atas hasil sidak yang dilakukannya di 3 Kecamatan dengan total  6 SMP Negeri itu pihaknya akan melakukan sidak kembali setelah pelaksanaan PPDB selesai.

” Kami ingin mengecek kembali apakah siswa yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan di awal PPDB,” ujarnya.

Selanjutnya DPRD akan memanggil Dinas terkait untuk menyampaikan hasil sidak, rekomendasi dan  evaluasi pelaksanaan PPDB secara keseluruhan. 

“Nanti akan disampaikan melalui komisi II bidang pendidikan,” ujarnya.(did)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.