Malang, Katakota.com– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Sekretariat Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia dan Sekretariat Colombo Plan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Integrasi Gender dalam Perubahan Iklim di Malang, Jawa Timur.
Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta dari 6 negara anggota _Colombo Plan_ , yakni Bangladesh, Pakistan, Fiji, Sri Lanka, Vietnam, dan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membagikan pengalaman Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global saat ini menjadi isu penting dalam pembangunan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Perubahan suhu rata-rata yang tidak menentu, kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, banjir dan kekeringan menjadi beberapa contoh dampak perubahan iklim yang tentu saja memengaruhi semua aspek kehidupan. Dampak perubahan iklim bersifat tidak netral gender. Hal ini dikarenakan setiap kelompok dewasa dan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, orang tua dan difabel memiliki pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan pengalaman yang berbeda dalam merespon dampak perubahan iklim.
“Perubahan iklim tidak netral gender memberikan dampak yang berbeda bagi kelompok perempuan, laki-laki, anak, orang tua, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pentingnya kebijakan perubahan iklim yang responsif gender untuk merespon kebutuhan dan memastikan semua kelompok gender mendapatkan akses, kontrol, mampu berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara,” ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Data Kemen PPPA, Indra Gunawan.
Senada dengan Indra, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang, Abdurrahman mengatakan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok paling rentan yang terkena dampak perubahan iklim. “Perempuan adalah kelompok paling rentan yang terkena dampak perubahan iklim. Berdasarkan data dari PBB, 80% perempuan menjadi kelompok terdampak dari adanya perubahan iklim dikarenakan peran utamanya sebagai perawat, penyedia makanan dan bahan bakar yang kemudian menyebabkan mereka lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Abdurrahman.
Saat ini Pemerintah Indonesia sedang fokus pada strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 6 sektor utama, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, penyediaan perumahan, infrastruktur, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemen PPPA saat ini sedang menyusun kebijakan terkait integrasi gender dalam energi terbarukan melalui pelibatan kelompok perempuan dalam impelmentasi _pilot project_ di Pulau Sumba dan program konservasi air Srikandi Sungai Indonesia. Kedua program tersebut mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dari masing-masing kelompok gender untuk mampu mendapat akses, berpartisipasi, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan terkait energi terbarukan dan konservasi sungai.
Kegiatan ini berlangsung hingga 17 November 2018 dan dihadiri oleh beberapa narasumber lainnya dari _United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)_ , Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan perwakilan masyarakat yang dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan untuk melihat dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik terkait program atau kegiatan integrasi gender dalam perubahan iklim. (Dit/ris)
