Warga TVM Menginginkan Rencana Pembangunan Rumah Ibadah Sesuai Site Plan

661

Jakarta – Warga perumahan Taman Villa Meruya (TVM) tidak keberatan dengan rencana pembangunan tempat ibadah. Warga hanya meminta lokasinya saja yang disesuaikan dengan Site Plan pihak pengembang. Demikian diungkapkan oleh Hendro Hananto, Ketua RT Taman Vila Meruya.

“Kita keberatan karena lahan yang ada SK Gubernur DKI Jakarta itu adalah lahan hijau sesuai dengan Site Plan untuk fasilitas umum untuk semua warga Taman Villa Meruya,” kata Hendro pada sejumlah media, Selasa (13/4) seusai sidang pemeriksaan awal dan verifikasi di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta.

Diketahui, warga perumahan Taman Villa Meruya membawa kasus ini ke PTUN Jakarta Timur. Pada Selasa (13/4) telah disidangkan untuk kali pertama. Sidang dihadiri oleh para hakim, yaitu Andi Widijanto, Dr Andi Muh Ali Rahman, Danan Priambada, Indah Mayasari, dan Jumarta sebagai panitera.

Gugatan Warga Perumahan Taman Villa Meruya ini akibat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Taman Villa Meruya Kepada Panitia Pembangunan Masjid AT Tabayyun. Masalahnya tanah yang dimaksud berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah 20 Tahun dimanfaatkan warga, dibuat ruang hijau yang terdiri dari pohon-pohon, rumput hijau yang dibuat selayaknya fungsi Ruang Terbuka Hijau, yaitu Fungsi Orologis, Fungsi Protektif, Fungsi Higienis, Fungsi Edukatif, Fungsi Estetis, dan fungsi Sosial Ekonomi, dengan demikian, fungsi RTH dalam hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pihak pengembang TVM sudah menetapkan lahan Suka Sarana Ibadah (SSI) seluas 312 meter persegi yang lokasinya tak jauh dari lahan RTH tersebut.

Menurut Hendro, saat ini lahan yang ada SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 tersebut dialihfungsikan untuk rencana pembangunan tempat ibadah. Padahal lahan hijau tersebut diperuntukkan untuk fasilitas umum warga.

“Keberatan kami yang utama berkaitan dengan lokasinya. Kalau pembangunan tempat ibadah sudah ada lokasi yang sudah disediakan. Lokasinya juga masih berada di lokasi tersebut. Kalau lahan hijau, kita keberatan,” tandas Hendro.

Lebih jauh Hendro menyatakan lahan yang ada SK Gubernur itu adalah lahan hijau dan fasilitas umum yang dialihfungsikan tanpa persetujuan dan musyawarah warga. “Tiba-tiba ada SK Gubernur terkait peralihan fungsi lahan,” terang Hendro. Padahal mayoritas warga Taman Villa Meruya menginginkan tempat pembangunan sarana ibadah itu sesuai dengan Site Plan yang sudah ditentukan oleh pengembang, yaitu Blok D-2 samping sekolah ST. John.

Disamping itu, lanjut Hendro, di areal tersebut juga SSK untuk sarana kesehatan dan Sarana untuk Pendidikan. Total luas lahannya kurang lebih 3200 meter persegi. “Dan masih berupa tanah kosong. Tapi SSI seluas 312 meter persegi, dan bisa dimanfaatkan,” kata Hendro.

Sementara itu, Dr Hartono, kuasa hukum dari warga perumahan Taman Villa Meruya, menyatakan bahwa ada beberapa tuntutan dari kliennya. “Pertama, kami warga Taman Vila Meruya bukan bersikeras tetapi hanya mempertahankan hak yang sudah ada. Kedua, kita ingin lahan tersebut tidak dialihfungsikan,” kata Hartono.

Ketiga, lanjut Hartono, warga tidak keberatan dengan pembangunan sarana ibadah karena sudah dipersiapkan. Namun lokasinya bukan di situ. “Keempat, selama ini belum ada konfirmasi. Artinya lahan tersebut bukan milik seseorang tapi milik warga. Lahan tersebut sudah digunakan sejak 20 tahun,” paparnya.

Sebagai informasi, kasus ini bermula, pada 1 November 2019 pengurus RW, RT, Sekretaris dan Bendahara di Perumahan Taman Villa Meruya menerima undangan dari yang mengatas namakan sebagai Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM melalui Whatsapp Group yang bernama “TVM Paguyuban Pengurus” yang isinnya mengundang pengurus RW, RT, Sekretaris dan Bendahara Perumahan TVM pada hari minggu, tanggal 03 November 2019, bertempat di Sekretariat RW TVM, dengan agenda Pembahasan Rencana Pendirian Masjid di TVM.

Warga TVM terkejut mendapatkan undangan tersebut, karena PARA WARGA TVM sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya rencana pendirian masjid di Perumahan TVM dari warga Perumahan TVM dan/atau tidak pernah mengetahui pembentukan susunan Panitia Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM.

Dalam rapat tanggal 03 November 2019, diperoleh informasi bahwa Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM berencana akan membangun masjid di atas lahan yang saat ini telah berdiri bangunan semi permanen yang dipergunakan untuk Kantor RW yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM, yang mana Kantor RW tersebut adalah Lahan PHT/RTH. Atas informasi tersebut, PARA WARGA TVM pada dasarnya sangat setuju pembangunan Masjid di perumahan TVM, namun sangat keberatan jika pembangunan masjid di atas lahan PHT/RTH yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM. (Rls/Katakota)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.