Anggota DPRD Setuju Kota Tangerang Gabung Jakarta Raya

Katakota.com- Anggota DPRD dari Fraksi PKS Edi Suhendi mengaku setuju dengan wacana penyatuan Jakarta Raya yang terdiri dari Jakarta dan  daerah penyangga khususnya Bodetabek. Usulan yang pertama  kali disampaikan Wali Kota Depok Mohammad Idris ini sebelumnya ramai diperbincangkan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta

 “Sangat setuju dengan adanya usulan wilayah Botabek  masuk ke wilayah DKI Jakarta, karena untuk penyelesaian persoalan Jakarta seperti kemacetan,  banjir, polusi, hingga kesejahteraan bukan hanya berbicara masalah Jakarta sendiri, tapi juga  wilayah sekitarnya,” ujarnya

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ciledug, Larangan dan Karang Tengah ini menambahkan, dari sisi  budaya dan interaksi masyarakat Jabotabek sudah sangat kuat, sehingga tidak akan menjadi  permasalahan ketika terjadi penggabungan wilayah Jabodetabek.

 “Pada prinsipnya  dengan adanya perubahan itu tentunya ingin menjadikan persoalan-persoalan di Jakarta dan sekitarnya bisa terselesaikan dan selanjutnya membuat warga masyarakatnya  menjadi sejahtera,” kata dia.

Namun demikian, kata ketua Bapemperda DPRD Kota Tangerang ini diperlukan sebuah kajian dan diskusi antar kepala daerah, agar wacana ini  dapat terwujud. “Tidak seperti yang pernah kita ketahui bersama yaitu rencana atau konsep  Megapolitan (Jabodetabek) yang belum dapat terwujud,” katanya.

Terkait konsekuensi politik ketika Kota Tangerang jadi menjadi bagian Jakarta Raya yakni  ketiadaan pilwalkot serta DPRD Kota Tangerang, Edi menegaskan, hal itulah yang dia maksud  kenapa harus ada kajian dan diskusi yang lebih mendalam terkait seluruh aspek.

“Tentunya  masalah politik akan menjadi satu hal yang dikaji. Karena penggabungan daerah inikan salah satu   keputusan politik. Misalnya jika tidak ada DPRD Kota Tangerang maka akan ada penambahan  dapil DPRD provinsi, intinya jika itu dapat meningkatkan kenyamanan, ketenangan,  kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak,” ujar lagi.

Selain itu, menurutnya, satu hal lagi yang perlu dikaji, yaitu nantinya jika IKN jadi pindah ke  Kalimantan maka DKI Jakarta bukan lagi Ibu kota negara yg menjadi pusat dari segala kegiatan  politik, ekonomi. “Ini tentunya akan terjadi perubahan yang signifikan dalam segala hal,” pungkasnya.(dit)