Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta ada evaluasi menyeluruh usai lebih dari 5.000 siswa keracunan makanan bergizi gratis.
“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan masalah tersebut. BGN merupakan penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” ujarnya.
DPR akan Evaluasi MBG
Cak Imin memastikan DPR akan mengkaji pelaksanaan MBG. Jangan sampai kejadian keracunan makanan terulang.
“Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan,” tegasnya.
Cak Imin menambahkan, pihaknya mendukung untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak ada lagi korban yang keracunan.
“Tapi intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atasnya dengan cepat,” ucapnya.
5.000 Siswa Keracunan
Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menyebut, lebih dari 5.000 siswa di berbagai wilayah Indonesia keracunan MBG. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada di Jawa Barat.
“BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9).
Qodari menyatakan, ketiga data tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.
“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.
Penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat
“Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneng kan sudah merespon juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi,” ujar Qodari.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, dari 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia.
Source: Liputan6.com
