Ketua Komisi 2 DPRD : Kurikulum Merdeka Harus Libatkan Masyarakat

Katakota.com- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Saeroji  menyatakan, prinsip kebebasan dalam Kurikulum Merdeka dinilai masih terkendala administrasi.

Salah satunya disebabkan ketidaksiapan sumber daya manusia. Untuk itu dia mengaku sudah menerima sejumlah keluhan dari kependidikan.

“Karena ini dibutuhkan melek teknologi dan belum lagi dari masyarakat yang anak-anaknya  membutuhkan fasilitas untuk bisa mengakses baik internet maupun teknologi lainnya,” kata Saeroji saat ditemui di Kantor DPRD Kota Tangerang, Selasa (6/6).

Politisi PKS ini menambahkan, pemerintah harus hadir memberikan fasilitas pendampingan dan  upgrade ilmu kepada pendidik. “Jadi jangan hanya sebatas Kurikulum Merdeka ini mereka diberikan

kebebasan dalam berinovasi, tapi tidak ada upgrade secara terus dan berarturan,” kata dia.

Selain itu, pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat dan tentu saja para guru sendiri. “Jadi  butuh juga pelatihan dan lain sebagainya,” ujar dia.

Dia juga menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Sebab tanpa  melibatkan masyarakat, maka pendidikan tidak akan mungkin berjalan dengan baik. “Kalau masyarakat  tidak dilibatkan bagaimana mereka tahu Kurikulum Merdeka, jadi (masyarakat) tidak akan mensupport,” ucapnya.

Sebab, informasi soal Kurikulum Merdeka dirasa belum seirama. Maka dari itu sosialisasi diperlukan. “Yang namanya Kurikulum Merdeka bukan berarti bisa semaunya, tapi harus sesuai tujuan pendidikan nasional,” tandasnya.(dit)