KPU: Panwaslu-PPLN Sepakat Tak Ada Pemilu Lanjutan di Sydney

7
Gedung KPU (Ari Saputra/detikcom)

Katakota.com, -KPU menyebut Panwaslu dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sepakat tidak melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) di Sydney, Australia.

“Kalau di Sydney, informasi yang kita terima ada kesepakatan antara PPLN dan Panwas di Sydney untuk tidak perlu melakukan pemungutan suara berikutnya. Itu sudah ada kesepakatan,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Kesepakatan tidak ada pemungutan suara lanjutan di Sydney, ditegaskan Wahyu, sudah berdasarkan kajian. Tapi Wahyu tidak menjelaskan secara terperinci soal kajian yang dimaksud.

“Jadi kalau kerumunan, kerumunan itu apakah kerumunan itu pemilih atau warga yang berkerumun, kan perlu kita dalami juga. Supaya apa? Supaya hak pilih itu betul-betul digunakan oleh orang yang memang berhak, kan begitu,” ujarnya.

Saat ini KPU sedang mendalami rincian detail keputusan tersebut. Namun ia memastikan keputusan itu tak akan berubah.

Wahyu menuturkan alasan tak ada pemungutan suara lanjutan karena PPLN dan Panwas LN tak bisa memastikan apakah kerumunan orang yang belum memilih itu benar memiliki hak pilih.

Bawaslu sebelumnya menyatakan ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Karena itu, Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar.

“Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat, sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Sebelumnya, pemilih di Sydney ricuh karena sebagian WNI tak kebagian memilih. PPLN menutup TPS meski antrean pemilih masih mengular.

Bawaslu memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara susulan bagi pemilih yang sudah terdaftar, tapi belum mendapat kesempatan mencoblos.

“Kami perintahkan untuk lakukan pemungutan ulang bagi WNI di Sydney yang sudah terdaftar dan mengantre ke TPS tapi belum menggunakan hak pilih. Itu sesuai yang diatur Undang-undang,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4). (Ccp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.