Sri Mulyani Kritik Soal Pendidikan RI yang Masih Lemah

19
Menkeu Kritik Kualitas Pendidikan RI. Sri Mulyani

Jakarta, Katakota.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan kondisi anak-anak Indonesia dengan negara lain. Salah satunya terkait pendidikan.

Menurut dia, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Dalam beberapa PISA test, anak-anak Indonesia mendapatkan nilai yang lebih rendah. Padahal, Indonesia lebih dulu menjalankan komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan.

Dia pada acara Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal, di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018) mengatakan, anggaran pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp 419 triliun rupiah. Tahun 2018 naik menjadi Rp 444 triliun. Hal tersebut harusnya ditunjang dengan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

“Pasti otomatis naik (anggaran pendidikan). Yang lain turun naik sesuai kebutuhan, kalau untuk bangun irigasi, naik, kalau mau untuk pertanian, ya pertanian (naik),” kata dia

Dia pun berharap para guru juga merasa bertanggung jawab agar porsi anggaran yang demikian besar itu, betul-betul bermanfaat.

“Rp 444 triliun itu harus pernah dipikirkan apa yang mau di capai, jangan itu hanya memenuhi amanat konstitusi,” dia menandaskan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pemberian anggaran pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun pada 2018. Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab kolektif bagi berbagai elemen pemerintahan.

Sri Mulyani mengatakan, masalah pendidikan ini telah diatur dan dilaksanakan oleh banyak instansi maupun pihak pemerintahan. Ia menyebutkan, di tingkat pusat saja itu menjadi kewenangan tiga kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Semuanya memiliki anggaran yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kita masih memiliki banyak kementerian yang memiliki anggaran pendidikan yang sifatnya adalah vokasional atau teknikal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp 444 triliun, dua pertiganya dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar disisihkan untuk membayar guru.

Hal lain yang perlu dicermati, katanya, yakni terkait efektivitas pengajaran di kelas-kelas dalam sekolah. Sri Mulyani menekankan, kualitas kurikulum serta metode pembelajaran menjadi sangat penting.

Sumber   : Merdeka.com

Uploader  : Cecep R./Qy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.