Tangerang, KataKota.com – Wali Kota, H. Arief R. Wismansyah mendorong Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk segera melakukan Ekstensifikasi Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di lingkungan mereka.
Demikian ditegaskan Wali Kota saat memberikan arahan pada briefing pagi pegawai di lingkup Dinas PBB dan BPHTB bertempat di Graha 293 Kota Tangerang, Selasa (08/12).
Dijelaskannya, Ekstensifikasi Pelayanan Publik biss dimulai dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai termasuk bagaimana membangun sistem dimana masyarakat bisa mengakses pelayanan secara mudah dan murah.
“Makanya kita harus mampu memberikan one stop services kepada masyarakat,” Jelasnya.
Masih ujar Wali Kota, seiring dengan perkembangan jaman tantangan bagi pemerintah juga semakin berat. “Kita juga harus kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Ucapnya.
“Sehingga masyarakat juga dengan sukarela mendukung program-program kita, termasuk dengan sukarela membayar PBB dan BPHTB,” Imbuhnya.
“Dan ini membutuhkan SDM aparatur yang tidak hanya pinter tapi juga capable dan responsif terhadap masyarakatnya,”
“Makanya PNS harus siap melaksanakan tugas-tugasnya, kalau enggak sanggup lepas bajunya sebagai abdi negara,” Tukasnya.
Wali Kota juga mengingatkan agar sebagai aparat, PNS tidak terjebak dalam rutinitas semata, namun PNS sebagai abdi negara juga harus bisa berfikir out of the box guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap hari harus bisa berfikir secara kreatif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.”
“Makanya perlu evaluasi terhadap apa yang sudah kita laksanakan, sehingga tidak menjadi rutinitas belaka.” tegasnya.
Dan sebagai infornasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemkot Tangerang pada tahub 2016 akan mengaplikasikan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB secara online. Bahkan dalam dua tahun terakhir juga sudah terbangun 122 aplikasi yang ditujukan sebagai bentuk komitmen pemkot dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (rls/eq)
