Warga Menuntut Penyesuaian Harga Tanah Penggusuran, Begini Jawaban Jasamarga Kunciran – Cengkareng

28
Warga Menuntut Penyesuaian Harga Tanah Penggusuran, Begini Jawaban Jasamarga Kunciran - Cengkareng,(eky/katakota.com)

Tangerang, Katakota.com – Puluhan warga RT 02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang kembali turun ke jalan. Mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Benda, Senin (17/6).

Dalam aksinya mereka meminta agar pemerintah dapat membantu mengatasi persoalan warga yang belum menemukan titik terang dalam soal penggusuran lahan proyek tol JORR II Kunciran – Bandara.

Sejumlah alat peraga aksi dibawa, dan bertuliskan “pemerintah daerah hanya diam saja disaat hak kami nyaris terampas hanya dengan alasan putusan pengadilan”.

Salah satu peserta aksi, Hamzah mengungkapkan, aksi unjukrasa ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah daerah yang terkesan tutup mata.

Diketahui sebelumnya, aksi ini dipicu oleh ketidaksepakatan biaya pembebasan lahan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan warga. Ganti rugi yang diminta warga sebesar Rp6,5 juta permeter, sementara pengembang menetapkan harga ganti rugi sebesar Rp2,6 juta permeter.

H. Delan, salah satu pendemo yang merasa dirugikan akibat adanya proses pembangunan proyek nasional ini, juga mengaku bahwa biaya pembebasan lahan ganti rugi tidak sesuai dengan harapan.

“Kami turun ke jalan karena membela hak. Kalau tanah dibayar Rp2,6 juta permeternya nggak bisa kebeli rumah lagi,” ujar kakek yang mengaku sudah tinggal di kampung tersebut sejak 100 tahun lalu.

Terpisah, Verrie Hendry SH.Mkn salah seorang anggota tim Pengadaan Lahan PT Jasamarga Kunciran-Cengkareng menjelaskan bahwa atas status lahan warga yang terkena tol JOR CBK saat ini sudah inkrah dari MA dan sesuai ketentuan UU No. 2 th 2012 UU pengadaan tanah untuk kepentingan Umum atas keberatan harga seluruh warga mekanisme hukumnya sudah dilalui seluruhnya hingga keputusan MA, sehingga sesuai aturannya sudah tidak ada lagi upaya hukum lain lagi.

” Jadi saat ini status atas lahan warga sudah masuk ke ranah Hukum yang penanganannya sudah di Pengadilan, atas putusan inkrah tersebut maka lahan dapay dikonsinyasikan untuk di titipkan uang penganti di pengadilan,” ungkapnya saat dihubungi melalui pesan pendek.

Terkait tuntutan harga, Verrie menambahkan bahwa pihaknya telah menjalankan sesuai mekanisme yang berlaku dalam penanganan ditentukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh negara yang memiliki kewenangan yaitu Kjpp sesuai ketentuan yang telah diatur oleh negara sesuai UU, dan bukan Panitia yang menentukan harga atau nilai pengantian atas tanah dan bangunan milik warga.

“Panitia Bpn dan PPK tidak punya kewenangan untuk menetapkan harga atas harga tanah dan bangunannya. Dasar peniliaian tidak dapat di intervensi oleh siapapun. Appraisal/kjpp adalah sebagai penentu atas nilai tanah dan bangunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Benda Teddy Rustendi mengatakan bahwa persoalan ini sudah terjadi sejak 2017. Pada tahun itu, kata Teddy, terdapat 68 bidang tanah terdampak proyek tol yang masuk dalam proses pengadilan. Namun, 27 bidang tanah di antaranya terkendala.

“Jadi dari 68 bidang sisa 27 bidang yang masih terkendala,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa persoalan ini bukan lagi menjadi perannya. Sebab hal itu, sudah menjadi kewenangan tim jasa penilai aset atau tim appraisal yang membidanginya.

Penulis : Roy Maualan
Editor : Fajrin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.