Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana menilai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi tahapan penting untuk menyesuaikan postur anggaran dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
Hal itu disampaikan Andri setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Tangerang dengan agenda penjelasan Wali Kota Tangerang atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026.
Menurut Andri, penyesuaian APBD diperlukan karena terdapat sejumlah kondisi sosial dan ekonomi yang harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah.
“Perubahan APBD akhirnya sebuah proses tahapan yang harus kita lakukan untuk penyesuaian. Karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi hari ini, baik secara pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, yang harus kita selaraskan terhadap postur anggaran yang nanti akan kita alokasikan sampai akhir periode 2026,” ujar Andri.
Ia mengatakan, perubahan APBD juga penting untuk memastikan percepatan berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang pada sisa tahun anggaran 2026.
Andri menilai, pembahasan perubahan APBD menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai catatan yang muncul selama pelaksanaan anggaran berjalan.
“Di sisa tahun 2026 kita ingin melakukan banyak percepatan terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang,” katanya.
Soroti anggaran sosial
Lebih lanjut, Andri mengatakan DPRD akan mencermati sejumlah pergeseran anggaran dalam perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsentrasi Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui anggaran di luar belanja wajib.
“Terutama akhirnya keberpihakan Pemerintah Kota Tangerang untuk juga berkomitmen terhadap anggaran-anggaran di luar anggaran wajib, terutama anggaran berkaitan anggaran pendidikan dan sosial sebagai jaring pengaman sosial masyarakat Kota Tangerang itu sendiri,” ujar Andri.
Selain sektor sosial, DPRD juga menyoroti rencana pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan banjir.
Andri mengatakan, persoalan banjir menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perubahan APBD, terutama menghadapi potensi ancaman banjir pada akhir tahun.
“Di tahun 2026 ini ada beberapa hal yang memang berbicara infrastruktur yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya untuk kita sama-sama menangani ancaman banjir di akhir tahun,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan pembahasan terhadap sejumlah penyesuaian tersebut agar penggunaan anggaran pada sisa tahun berjalan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting, adanya penyelarasan ini harus kita lakukan dan ini sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang,” kata Andri. (Agu)
