Tangerang, KataKota – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung ekspansi perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair and overhaul/MRO).
Dalam hal ini, pemerintah telah menggelontorkan dua kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak industri perbaikan dan perawatan pesawat atau maintanance, repair and overhaul (MRO) di Indonesia.
“Salah satunya adalah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dipungut untuk mendukung pengembangan industri ini,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat mengunjungi fasilitas perbaikan pesawat Garuda Maintanance Facility (GMF) di Cengkareng, Tangerang.
Kebijakan tersebut tertuang dalam PP No.69 tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.
Saleh Husin melanjutkan, langkah tersebut efektif dalam membuka lapangan kerja, transfer pengetahuan dan teknologi serta membuka peluang bagi berkembangnya industri komponen pesawat udara.
“Ekspansi seperti itu merupakan langkah cerdas dan strategis. Karena selain menguntungkan bagi perusahaan terkait, juga menciptakan pasar bagi komponen pesawat Indonesia untuk masuk memasok kebutuhan suku cadang,” ujarnya.
Dia menjelaskan, saat ini pengembangan industri MRO di Indonesia memiliki momentum yang tepat di tengah bisnis jasa transportasi udara. Perusahaan penerbangan baik domestik dan asing kian agresif beroperasi di Indonesia. Selain itu sumber daya manusia (SDM) lokal juga sudah mumpuni melayani kebutuhan perawatan pesawat.
PP tersebut memberikan insentif, yaitu tidak dipungut PPN untuk beberapa jenis alat
“Dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, industri penerbangan menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing,” ujar Saleh.
Dengan demikian, lanjutnya, industri MRO Nasional lebih berdaya saing dan siap menghadapi persaingan usaha, utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (eq/kk)
