Sejarawan sekaligus Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana mengatakan, wajar jika ada pro dan kontra terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Dia menilai langkah itu bukan sekadar soal penghargaan jasa, tetapi pertarungan memori antara mereka yang berusaha mengingat dan yang berupaya melupakan represi Orde Baru.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk: NU, PNI, dan Kekerasan Orde Baru di Outlier Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Jumat 7 November 2025.
“Wacana mempahlawankan Soeharto bukan sekadar soal jasa atau tidak, tapi pertempuran memori di ruang publik. Antara mereka yang sengaja menghapus ingatan, dan mereka yang masih mengingat represi Orde Baru,” kata dia seperti keterangan, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Bonnie, Orde Baru juga menanamkan ketakutan dalam masyarakat hingga ke ruang privat. “Tuduhan PKI waktu itu sangat kuat. Sekali dituduh, hidup seseorang bisa hancur. Banyak tokoh NU, seperti Abuya Dimyati, jadi korban karena mengkritik penguasa,” kata dia.
Sementara, Ketua DPP PBNU Savic Ali, Savic menilai, ukuran kepahlawanan tidak terletak pada lamanya berkuasa, tetapi pada keberpihakan terhadap kemanusiaan.
“Dulu benar-benar sebagian besar warga dipinggirkan, dimarginalisasi karena hasil pertumbuhan dinikmati oleh segelintir orang. Nah segelintir orang ini kalau mau menganggap Pak Harto sebagai pahlawan, silakan. Tapi enggak usah dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan,” kata dia.
Muhadjir Effendy: Kita Harus Obyektif
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat menghargai jasa besar tokoh bangsa yang telah berkontribusi dalam perjalanan Indonesia.
“Kalau tidak salah, PP Muhammadiyah melalui Pak Dadang sudah menyampaikan dukungan resmi. Jadi ini bisa dijadikan pegangan bahwa Muhammadiyah mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Pak Soeharto,” ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia menjelaskan, dukungan Muhammadiyah terhadap Soeharto sama halnya seperti saat organisasi Islam tertua di Indonesia itu mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden pertama, Soekarno, pada 2012 silam.
Keduanya, kata Muhadjir, memiliki jasa luar biasa yang tidak bisa dipungkiri terhadap bangsa dan negara.
“Baik Bung Karno maupun Pak Harto, keduanya memiliki alasan objektif yang kuat. Tidak ada yang bisa menolak andil besar mereka terhadap Indonesia,” kata Muhadjir.
Mengutip prinsip Presiden Prabowo, kata dia, bangsa Indonesia harus memahami falsafah mikul duwur mendem jero yang artinya menjunjung tinggi jasa para pahlawan dan menanam sedalam mungkin kekurangan mereka. Termasuk untuk Soeharto.
Terkait adanya pihak yang menolak dengan alasan pelanggaran HAM atau pembungkam kebebasan berpendapat di era Orde Baru, Muhadjir mengajak masyarakat untuk menilai secara seimbang.
“Kalau yang kita cari kekurangannya, tentu banyak. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, juga sangat besar. Kita harus objektif,” ajak dia.
Source: Liputan6.com
