Kemhub Minta Gubernur Tetapkan Kuota Angkutan Online

3

Jakarta, Katakota.com — Kementerian Perhubungan (Kemhub) meminta pemerintah provinsi segera menetapkan peraturan terkait jumlah kuota angkutan sewa khusus (online) di masing-masing daerah. Kenhub mengharapkan regulasi kuota tersebut terbit selambat-lambatnya pada Desember 2017.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada sejumlah gubernur untuk secepatnya membuat aturan soal kuota angkutan sewa khusus. Menurutnya, jumlah kuota angkutan online penting demi menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan atas angkutan tersebut sehingga tetap terjaga di masing-masing daerah.

“Kuota angkutan online kami dorong pemerintah provinsi untuk buat peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk batas kuota maksimal angkutan online. Hal ini untuk seimbangkan supply dan demand. Kami minta (paling lambat) Desember,” ungkap Budi di Jakarta, Senin (20/11).

Dia mengatakan, pemerintah provinsi pada Desember 2017 itu sudah menyampaikan aturan kuota angkutan online yang sudah diterbitkan, bukan dalam bentuk rancangan peraturan. (Peraturan) kuota itu kami minta untuk segera berlaku,” imbuh Budi.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diatur mengenai rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang atau kuota angkutan online. Penetapan kuota ditetapkan oleh gubernur atau kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk wilayah Jabodetabek.

Budi menambahkan, pihaknya pun terus mendorong pemenuhan syarat lainnya dalam PM 108, seperti kewajiban SIM A Umum bagi pengemudinya dan kendaraan yang harus diuji kir. “Beberapa waktu lalu, kami lakukan kick off pembuatan SIM A Umum secara bersama-sama sudah ada sekitar 400 yang mendaftar dari pengemudi angkutan online,” imbuhnya.

Selain itu, demi menambah kapasitas tempat pengujian kelayakan kendaraan atau uji kir, Kemhub mengajak swasta atau agen pemegang merek (APM) untuk bisa melakukan pengujian kelayakan kendaraan.

“Uji kir di Jakarta banyak waiting list. Artinya di Jakarta belum bisa menampung secara maksimal kendaraan untuk uji kir. Karenanya, kami menggandeng swasta untuk turut berpartispasi melaksanakan uji kir. Hal ini kami terus godol untuk kesesuaian regulasinya,” jelas Budi.

Dia menambahkan, beberapa ketentuan dalam PM 108 yang mulai berlaku 1 November 2017 diberi masa transisi tiga bulan atau sampai akhir Januari 2018.

“Jadi awal Februari 2018 kami akan beri peringatan-peringatan bila belum memenuhi, belum ditilang. Baru pada pertengahan Februari, kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan penilangan jika ada yang tidak memenuhi ketentuan,” jelas Budi.

 

 

Sumber  : beritasatu

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.