Gubernur Banten meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK Negeri 12 Kota Tangerang, Senin (13/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Camat Ciledug, serta jajaran pemerintah setempat.
Dalam keterangannya, Gubernur mengatakan SMKN 12 Kota Tangerang dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Ciledug, Larangan, Karang Tengah, dan sekitarnya yang selama ini masih kekurangan sekolah menengah kejuruan negeri.
“SMK ini mulai dibangun sejak tahun 2025 atas usulan masyarakat. Harapannya dapat menampung anak-anak yang selama ini harus bersekolah ke daerah lain, seperti SMKN 2 Kota Tangerang Selatan,” ujarnya.
Saat ini, SMKN 12 memiliki dua program keahlian, yakni Bisnis Digital dan Manajemen Logistik. Menurutnya, kedua program tersebut memiliki prospek yang baik karena menyesuaikan kebutuhan dunia kerja, khususnya di kawasan Tangerang yang dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta didukung kawasan industri.
Meski demikian, Gubernur mengakui pembangunan sekolah tersebut belum sepenuhnya rampung. Pemerintah Provinsi Banten akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk melanjutkan pembangunan sekaligus menambah ruang belajar agar daya tampung siswa dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Kawasan Ciledug, Larangan, dan Karang Tengah merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Karena itu, kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang representatif harus terus dipenuhi agar anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” katanya.
Selain meninjau MPLS, Gubernur juga menanggapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Ia menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan sesuai asas keadilan.
Menurutnya, masih ditemukan sejumlah praktik yang tidak sesuai aturan dan saat ini tengah ditindaklanjuti. Namun, secara umum pelaksanaan SPMB mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui kerja sama yang telah dibangun bersama Pemerintah Provinsi Banten.
Gubernur menambahkan, program sekolah gratis juga terus menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan, termasuk dengan penambahan kuota bagi Madrasah Aliyah sebanyak 10.000 siswa pada tahun ini.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Banten juga akan mengevaluasi sejumlah program keahlian di SMK agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program keahlian seperti akuntansi dan administrasi perkantoran yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
“Kita akan mengevaluasi program-program keahlian agar selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, sehingga lulusan SMK memiliki daya saing yang lebih baik,” pungkasnya. (Agung)
