UPH Kerjasama dengan LP Klas II A Tangerang

10
UPH Kerjasama dengan LP Klas II A Tangerang,(eky/katakota.com)
lebaran

Tangerang, Katakota.com — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPH (LKBH FH UPH) mengumumkan kerjsama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, dalam pemberian bantuan pelayanan hukum perkara pidana bagi orang miskin/kelompok orang miskin yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tangerang secara pro bono/gratis. Pelayanan ini diresmikan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandangani pada Selasa, 2 Juli 2019, di Lapas Tangerang.

Kerjasama LKBH FH UPH dengan Lapas Pemuda Tangerang dilatarbelakangi kepedulian untuk memberikan pendidikan bagi warga binaan melalui program ‘Kampus Kehidupan’. Hal ini untuk mendukung program yang ada di Lapas Pemuda Tangerang yang merupakan lapas percontohan untuk lapas di seluruh Indonesia.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Syamsul Hidayat A.R, IP, S.H., M.M – Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dan Hosiana Daniel Adrian Gultom, S.H., M.H. – Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UPH. Penandatanganan tersebut juga ditandangani oleh para saksi, yaitu Rivka Pidyananda – Staff Registrasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pemuda Tangerang serta Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. – Direktur Fakultas Hukum UPH.

Layanan yang diberikan LKBH FH UPH ini dilandasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerima Bantuan Hukum wajib untuk menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang misalnya Kelurahan/Kecamatan atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, dan lain-lain. Syarat selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Universitas Pelita Harapan terus berupaya berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat, pembangunan bangsa, dan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat untuk kemuliaan Tuhan.

Penulis : Roy Maulana
Editor : eky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.