Jakarta, Katakota.com – Pada tahun 2018 sampai 2019 merupakan tahun politik menjelang persiapan pemilihan presiden (Pilpres).
Anggota Dewan Direktur Expert on Security Sector Government Locataru, Mufti Makarim, menilai, saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki banyak tantangan dalam meningkatkan profesionalismenya.
“Tahun 2018 sampai 2019 merupakan tahun politik. Tantangan tentara juga harus dapat menahan godaan untuk tidak ikut-ikutan (berpolitik),” kata Mufti Makarim, dalam diskusi publik The Habibie Center “Meninjau Kembali Reformasi Sektor Keamanan Indonesia”, Rabu (4/10) di Jakarta.
Menurutnya, upaya menarik institusi TNI ke dalam ranah politik juga bisa dicegah jika otoritas politik dapat menjalankan fungsi dan perannya. Di satu sisi, TNI selaku penjaga dan pelindung kedaulatan negara juga jangan sampai mau ditarik-tarik ke ranah politik.
Panglima TNI selaku pemegang komando TNI memiliki kewajiban melakukan pembinaan kekuatan militer. Jika menyangkut ketahanan nasional, Panglima TNI tidak bisa bertindak atau mengeluarkan keputusan tanpa adanya perintah politik.
Karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Panglima TNI juga tidak dibenarkan untuk bermain-main di ranah politik praktis, apalagi politik bernegara.
“Panglima itu kewenangan ya pembinaan kekuatan. Pengerahan kekuatan begitu ada perintah politik dan memikirkan bagaimana penggunaannya. Menurunkan pasukan juga perintah politik. Karena itu, politik bernegara juga tidak bisa,” ucapnya.
Editor : Q
Sumber : Republika
