JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak lagi memprioritaskan pembenahan permukiman kumuh melalui kampung deret. Program itu merupakan program unggulan Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau ada tanah, kampung deret model dua lantai, kami enggak prioritaskan lagi sebetulnya. Tetapi, kalau masyarakat mau mengalah, lebarkan kayak pola (kampung deret) yang dulu kami bisa jalankan,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (7/9/2015).
Basuki mengaku lebih memprioritaskan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga permukiman kumuh daripada membenahi permukiman tersebut.
Menurut dia, warga yang menempati permukiman padat itu rata-rata tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Jika permukiman padat penduduk itu berdiri di atas lahan negara, Basuki bakal menjadikannya sebagai rusunawa.
“Supaya bisa lebih hemat. Jakarta kan tanahnya mahal, kami akan dorong pembangunan rumah susun, tetapi subsidi,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Dengan menetap di rusunawa, lanjut dia, warga hanya perlu membayar retribusi sekitar Rp 300.000 setiap bulannya. Fasilitas air bersih dan furnitur sudah disediakan Pemprov DKI. “Kami lebih prioritaskan pembangunan rusun kayak apartemen,” kata Basuki.
