DPRD Dorong Pemkot Fokus Persoalan Anggaran Covid-19

38
Anggota DPRD Kota Tangerang Tasril Jamal/ist

Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi PKB Tasril Jamal, mendorong agar pemerintah kota Tangerang konsentrasi pada persoalan refocusing Anggaran dalam rangka penanganan covid-19. Sesuai dengan SE Bersama nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diminta melakukan Rasionalisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal dengan minimum rasionalisasi sebesar 50% yang dialihkan untuk alokasi penanganan covid-19.

Menurut Tasril, Pemerintah Kota Tangerang harus bisa mengembangkan program yang efektif untuk mengantisipasi dan menangulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Program penanganan dampak ekonomi ini tidak kalah penting daripada program penanganan kesehatan. Tanpa program penanganan yang efektif, dampaknya bisa menimbulkan masalah sosial yang buruk,” tegas Tasril.

Jumlah penduduk miskin di kota Tangerang tercatat sekitar 176 ribu orang di tahun 2018 lalu. Jumlahnya saat ini boleh jadi sudah makin meningkat. Karena banyak warga yang terkena PHK atau usaha dan pendapatannya berkurang drastis karena pembatasan kegiatan selama wabah Covid-19.

Tasril menduga masih sedikitnya anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, karena kurang kreatifnya aparat pemerintah kota Tangerang mengembangkan program yang efektif. Menurut Tasril, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah kota Tangerang selain menyesuaikan dengan program pemerintah pusat.

“Misalnya, bersinergi dengan kalangan dunia usaha menciptakan peluang usaha baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja atau membuat program yang dapat mendorong kewirausahaan di masyarakat. Anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk mempersiapkan sarana prasarana awal, khususnya untuk menciptakan sentra ekonomi di tengah masyarakat,” kata Tasril.

Untuk penanganan kesehatan pun porsi untuk biaya administrasi perkantoran terlihat sangat dominan. Dalam laporan tercatat penggunaan dana APBD untuk kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sekitar Rp 53 M atau hampir 56% biaya total biaya penanganan kesehatan.

“Sepertinya harus dilihat lebih rinci lagi apa saja yang termasuk dalam biaya administrasi perkantoran ini, agar tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam,” jelas Tasril.(did)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.